Lombok, 4 November 2024 – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Kuala turut hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-II yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rakornas yang digelar di Lombok Raya Hotel, dimulai pada Senin malam (04/11/24) pukul 19:00 WITA, dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya.
Tema Rakornas tahun ini adalah "Akurasi Data Kependudukan untuk Mendukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional". Acara yang berlangsung selama tiga hari, yakni dari 4 hingga 6 November 2024, dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Pj. Gubernur NTB, Hassanudin, Plh. Direktur Kependudukan dan Catatan Sipil, Dr. Handayani Ningrum, serta kepala-kepala dinas dan biro yang membidangi administrasi kependudukan dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Bima Arya menyampaikan bahwa Rakornas ini merupakan kegiatan kedua yang dilaksanakan pada tahun 2024, setelah sebelumnya diadakan di Provinsi Batam. Wamendagri menegaskan pentingnya tiga fokus utama dalam Rakornas kali ini. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem administrasi kependudukan yang ada. Kedua, peningkatan penggunaan Indeks Kependudukan Digital (IKD), yang saat ini baru mencapai 18%, serta mendukung penuh program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam akselerasi satu data kependudukan.
Selain itu, Rakornas ini juga menekankan percepatan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung administrasi kependudukan yang lebih modern dan efisien.
Bima Arya juga menyoroti pentingnya sistem kependudukan dan catatan sipil dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ia menyatakan, “Salah satu tantangan besar adalah memastikan akurasi data pemilih, terutama untuk pemilih pemula. Sekitar satu setengah juta pemilih pemula yang datanya masih belum lengkap dan perlu direkap agar mereka bisa memiliki hak yang sama dalam proses pemilihan,” ujar Bima Arya.
Rakornas kali ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar daerah dan kementerian untuk mempercepat transformasi digital dalam administrasi kependudukan, serta memastikan bahwa data kependudukan yang digunakan dalam Pilkada 2024 benar-benar valid dan akurat. Ini adalah langkah penting dalam memastikan demokrasi yang lebih inklusif dan transparan.
