Sejarah

  • 17 November 2017

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermula pada kurang lebih pada tahun 1990 bagian Catatan Sipil berada di Setda, kemudian berlanjut kurang lebih pada tahun 2000 kantor Catatan Sipil berdiri. Selanjutnya pada tahun 2001-2006 capil bergabung dengan KB yaitu menjadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (BKKBCS).

Ditahun 2008 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2008 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dengan nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2008.

Dalam perkembangannya diterbitkan lagi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2010 sampai sekarang.

Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan Penyelenggaran Administrasi Kependudukan diperkuat dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 ayat (1) tentang penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 

  • 17 November 2017